Kategori Produk Hukum - Peraturan Wali Kota

No Tahun Nomor Judul/ Tentang Status #
431 2014 2 Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014

Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Tebing Tinggi

Mencabut -Lihat Detail-
432 2014 1 Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2014

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
433 2013 28 Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013

Pengeluaran Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat Tahun Anggaran 2014

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
434 2013 27 Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013

Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Tebing Tinggi

Berlaku -Lihat Detail-
435 2013 26 Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2013

Pengelolaan Dana Hasil Pelayanan Kesehatan Dasar Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Asuransi Kesehatan Sosial Kota Tebing Tinggi

Dicabut -Lihat Detail-
436 2013 25 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah

Mengubah -Lihat Detail-
437 2013 24 Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan

Berlaku -Lihat Detail-
438 2013 21 Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Spesialis Di Lingkungan RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi

Berlaku -Lihat Detail-
439 2013 20 Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013

Pencabutan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Ruas Badan Jalan Tempat Parkir Kendaraan, Tempat Mangkal Angkutan Becak Bermotor, Becak Dayung dan Angkutan Barang/Truk di Kota Tebing Tinggi

Mencabut -Lihat Detail-
440 2013 19 Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013

Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi

Berlaku -Lihat Detail-

Maps

Kontak Kami

.: JDIH Tebing Tinggi:. x
BerandaProfil Even Produk Hukum Perundang Undangan Lain