Kategori Produk Hukum - Peraturan Wali Kota

No Tahun Nomor Judul/ Tentang Status #
81 2021 6 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
82 2021 9 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Berlaku -Lihat Detail-
83 2021 45 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 45 Tahun 2021

THR dan Gaji Ketiga Belas

 

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
84 2021 44 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2021

UPTD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

 

Berlaku -Lihat Detail-
85 2021 42 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 42 Tahun 2021

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi

Berlaku -Lihat Detail-
86 2021 41 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 41 Tahun 2021

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi

Berlaku -Lihat Detail-
87 2021 40 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 40 Tahun 2021

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi

Berlaku -Lihat Detail-
88 2021 39 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2021

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi

Berlaku -Lihat Detail-
89 2021 38 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 38 Tahun 2021

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi

Berlaku -Lihat Detail-
90 2021 37 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2021

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tebing Tinggi

Berlaku -Lihat Detail-

Maps

Kontak Kami

.: JDIH Tebing Tinggi:. x
BerandaProfil Even Produk Hukum Perundang Undangan Lain