Kategori Produk Hukum - Peraturan Wali Kota

No Tahun Nomor Judul/ Tentang Status #
201 2009 36 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2009

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
202 2009 35 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 35 Tahun 2009

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
203 2009 34 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 34 Tahun 2009

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
204 2009 33 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 33 Tahun 2009

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
205 2009 32 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 32 Tahun 2009

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
206 2009 31 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 31 Tahun 2009

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
207 2009 30 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 30 Tahun 2009

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
208 2009 29 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 29 Tahun 2009

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Staf Ahli Walikota Tebing Tinggi

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
209 2009 28 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2009

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
210 2009 27 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 27 Tahun 2009

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

Tidak Berlaku -Lihat Detail-

Maps

Kontak Kami

.: JDIH Tebing Tinggi:. x
BerandaProfil Even Produk Hukum Perundang Undangan Lain