Kategori Produk Hukum - Peraturan Wali Kota

No Tahun Nomor Judul/ Tentang Status #
121 2021 3 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2021

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Berlaku -Lihat Detail-
122 2021 1 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2021

Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Berlaku -Lihat Detail-
123 2020 46 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun20

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
124 2020 64 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 64 Tahun 2020

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
125 2020 63 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 63 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota  Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
126 2020 59 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 59 Tahun 2020

Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Berlaku -Lihat Detail-
127 2020 58 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2020

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Berlaku -Lihat Detail-
128 2020 47 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 47 Tahun 2020

Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Wali Kota  Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
129 2020 41 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 41 Tahun 2020

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Tidak Berlaku -Lihat Detail-
130 2020 40 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 40 Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 Kota Tebing Tinggi

Tidak Berlaku -Lihat Detail-

Maps

Kontak Kami

.: JDIH Tebing Tinggi:. x
BerandaProfil Even Produk Hukum Perundang Undangan Lain